Random Post: Presentasi LPSE Kejagung
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Bahan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 28th, 2018

    Bahan tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Perpres 16/2018 oleh LKPP tanggal 27 April 2018 di Epicentrum Walk

     


     

    Bahan ini dapat diunduh melalui tautan Bahan Tayang Sosialisasi Perpres 16/2018

    Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat diunduh juga melalui tautan ini.


    Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 26th, 2018

     

    Silakan mengunduh Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan ini

     


    Aturan Turunan dari Perpres 16 Tahun 2018

    March 20th, 2018

    Seperti yang kita ketahui bersama, salah satu semangat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah penyederhanan regulasi serta hanya memuat norma saja.

    Hal inilah yang menyebabkan jumlah pasal pada Perpres 16/2018 berkurang jauh dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Namun, hal ini juga yang menyebabkan aturan turunan dari Perpres 16/2018 menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan Perpres 54/2010 dan Perubahannya.

    Daftar aturan turunan yang wajib ditetapkan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Perpres 16/2018 diundangkan adalah:

    1. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perlem LKPP)
      1. Jenis dan Uraian Barang/Jasa;
      2. Agen Pengadaan;
      3. Perencanaan Pengadaan;
      4. Konsolidasi Pengadaan;
      5. Persiapan dan Pelaksanaan Swakelola;
      6. Persiapan Pengadaan melalui Penyedia;
      7. Penetapan Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
      8. Metode Pemilihan Penyedia;
      9. Metode Evaluasi Penawaran;
      10. Metode Penyampaian Dokumen Penawaran;
      11. Kualifikasi Penyedia;
      12. Jadwal Pemilihan Penyedia;
      13. Dokumen Pemilihan Penyedia;
      14. Pelaksanaan Pemilihan melalui Penyedia;
      15. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
      16. Pengecualian;
      17. Tender/Seleksi Internasional;
      18. Katalog Elektronik dan/atau E-Purchasing;
      19. Sumber Daya Manusia;
      20. Kelembagaan;
      21. Sanksi;
      22. Penyelenggaraan Daftar Hitam Nasional;
      23. Layanan Penyelesaian Sengketa; dan
      24. Pengembangan Sistem dan Kebijakan dalam Pengadaan Barang/Jasa
    2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
      1. Bentuk Kontrak dan Dokumen Pendukung Kontrak; dan
      2. Pemberian Kesempatan Kepada Penyedia untuk Menyelesaikan Pekerjaan.
    3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
      1. Dokumen Pendukung Kontrak.
    4. Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu)
      1. Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri.
    5. Peraturan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti)
      1. Pelaksanaan Penelitian.

    Total aturan turunan yang harus disusun setelah Perpres 16/2018 diundangkan adalah 29 peraturan.

    Siap untuk belajar lagi?

     


    Bahan Tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 17th, 2018

    Materi ini disusun berdasarkan Slide Sosialisasi Perpres 16/2018 dari LKPP yang telah dipaparkan pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.


    Pengertian Pengadaan Barang/Jasa (Matriks Perbedaan Perpres 54/2010 dengan Perpres 16/2018 Bag. 1)

    March 16th, 2018

    Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada defenisi pengadaan barang/jasa itu sendiri.

    Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

    Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

    Dari pengertian ini, dapat dilihat ada perbedaan pada 3 titik, yaitu:

    K/L/D/I menjadi K/L/OPD

    Latar belakang perubahan ini adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Selain itu, penyebutan “Institusi” juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebuttan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I.

    Penegasan Dibiayai oleh APBN/APBD

    Penegasan ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah “bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

    Awal dan Akhir

    Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

    Pengertian ini lebih dipertajam pada Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhir dengan serah terima.

    Hal ini untuk menghilangkan multi tafsir terhadap pengertian pengadaan itu sendiri.


    Silakan menggunakan SPSE 4.2, asal …

    January 16th, 2018

    Setelah 5 bulan dari tulisan terakhir saya yang menyoroti SPSE Versi 4 yang dapat diakses melalui tautan http://www.khalidmustafa.info/2017/08/14/hati-hati-menggunakan-spse-versi-4.php , hari ini saya mencoba mengakses SPSE Versi 4.2 yang merupakan SPSE terbaru dari LKPP (Versi 4.2u20171229).

    SPSE yang saya akses merupakan versi latihan sehingga bisa saja berbeda dan telah diperbaiki pada versi Produksi (Production) yang terpasang di LPSE.

    Begitu mengakses, memang terlihat kemudahan disana-sini. Nama paket yang sudah terhubung langsung dengan SIRUP, penyusunan persyaratan yang hanya tinggal mengisi saja, dan lain-lain.

    Namun, karena sudah pernah menulis mengenai permasalahan yang ada pada SPSE Versi 4, saya langsung mengarah ke Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada SPSE Versi 4.2 ini dan rupanya…

    Read the rest of this entry »


    Sumpah PNS dan Loyalitas

    October 25th, 2017

    Demi Allah, saya bersumpah:

    bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;
    bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
    bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

    Kalimat-kalimat di atas adalah penggalan dari Sumpah Pelantikan dan Pengangkatan Jabatan untuk PNS atau ASN yang wajib dilakukan sebelum dilantik.

    Mari coba dibandingkan dengan berita ini:

    https://news.detik.com/berita/d-3698166/jadi-tersangka-kpk-anak-buah-walkot-batu-ini-bentuk-kesetiaan

    Disebutkan bahwa tindakan KKN yang dilakukan adalah bentuk “kesetiaan kepada pimpinan.”

    Sebagai seorang PNS apalagi menduduki suatu jabatan tertentu, yang bersangkutan tentu sudah disumpah minimal dua kali, yaitu saat pengangkatan sebagai PNS dan yang kedua saat diangkat sebagai Kepala Bagian (Kabag).

    Artinya seharusnya sudah paham mengenai kesetiaan dan loyalitas itu. Apakah setia dan loyal kepada atasan atau setia/loyal kepada bangsa dan negara.

    Atau ini hanya ketakutan akan kehilangan atau tidak memperoleh jabatan?

     

     

     


    Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    August 17th, 2017


    Hati-Hati Menggunakan SPSE Versi 4

    August 14th, 2017

    Salah satu anjuran yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa akhir-akhir ini adalah anjuran untuk melakukan migrasi dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Versi 3 menjadi SPSE Versi 4.

    Salah satu keunggulan SPSE Versi 4 dibandingkan dengan SPSE Versi 3 adalah pembuatan dokumen pemilihan tidak lagi dilakukan oleh Pokja ULP, melainkan langsung terintegrasi dalam sistem sehingga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penyusunan Dokumen Pengadaan oleh Pokja.

    Namun, pengalaman penulis setelah berdiskusi dengan beberapa Pokja ULP, penyedia barang/jasa yang ikut pada LPSE yang sudah menerapkan SPSE versi 4, serta terjun langsung menjadi penyedia pada SPSE yang sudah menerapkan Versi 4, justru versi ini menyimpan beberapa permasalahan yang bisa menjadi “bom waktu” apabila tidak diperbaiki lebih lanjut.

    Read the rest of this entry »


    Procurement Channel: Optimalisasi Value for Money dalam E-Purchasing

    August 12th, 2017