Random Post: Rapat Sanggah Banding PENS
RSS .92| RSS 2.0| ATOM 0.3
  • Home
  • Album Foto
  • Jadwal Diklat PBJ
  • Jadwal Saya
  • Tentang Saya (1)
  • Tentang Saya (2)
  •  

    Peraturan Turunan Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    July 2nd, 2018

    Tepat tanggal 2 Juli 2018, LKPP akhirnya meluncurkan 13 (Tiga Belas) Peraturan Lembaga yang merupakan Peraturan Turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

    Silakan mengunduh 13 Perlem tersebut melalui tautan berikut ini:

    1. Perlem LKPP Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    2. Perlem LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
    3. Perlem LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
    4. Perlem LKPP Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional
    5. Perlem LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
    6. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    7. Perlem LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat
    8. Perlem LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
    9. Perlem LKPP Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa
    10. Perlem LKPP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
    11. Perlem LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    12. Perlem LKPP Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    13. Perlem LKPP Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

    Selamat belajar 🙂


    Diskon Penjualan dan Diskon Pembelian

    June 30th, 2018

    Pernah melihat tulisan seperti ini saat berjalan-jalan di Pasar atau Mall?

    Inilah yang dimaksud dengan Diskon atau potongan harga. Saat apa saja diskon ini diberikan?

    Inilah yang membedakan antara Diskon Penjualan dengan Diskon Pembelian.

    Diskon penjualan adalah diskon yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada atau tidak ada transaksi, pihak penjual sudah menyatakan bahwa barang yang dijual pasti akan dikenakan potongan harga.

    Diskon pembelian adalah diskon yang diberikan pada saat atau setelah terjadi transaksi dan biasanya muncul saat terjadi tawar menawar harga dengan alasan kedekatan personal, volume pembelian, atau jenis/kualitas barang.

    Diskon pembelian tidak bisa diprediksi, karena baru diketahui saat transaksi sedang dan akan dilaksanakan, berbeda dengan diskon penjualan yang memang telah diinformasikan secara luas sebelumnya.

    Dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sudah harus memperhitungkan Diskon Penjualan karena merupakan hak dari negara. Diskon penjualan tidak bisa disembunyikan apalagi dialihkan menjadi keuntungan pihak-pihak tertentu.

    Diskon pembelian merupakan keuntungan dari penyedia barang/jasa yang tidak bisa diperkirakan dalam menyusun HPS sehingga tidak dapat dijadikan dasar sebagai perhitungan kerugian negara. Selama harga penawaran dibawah HPS dan tidak terdapat indikasi persekongkolan dan pengaturan tender, maka harga penawaran adalah harga yang wajar serta dapat depertanggungjawabkan.

    Semoga bermanfaat 🙂

     

     

     

     


    Modus Persekongkolan Pada Tender Cepat

    June 4th, 2018

    Perubahan demi perubahan yang terjadi dalam regulasi mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah dikeluarkan dengan amat cepat. Belum selesai pemahaman terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah melalui Perpres Nomor 4 Tahun 2015, saat ini sudah diganti dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

    Harus kita akui, bahwa perubahan tersebut memang sudah sepatutnya dilaksanakan karena proses perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin membuat penyederhanaan kegiatan pengadaan barang/jasa perlu untuk diakomodir dalam peraturan perundang-undangan.

    Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam percepatan proses pemilihan penyedia yang dimulai pada tahun 2015 dengan dikeluarkannya Perpres Nomor 4 Tahun 2015 adalah mekanisme percepatan E-Tendering melalui E-Lelang Cepat/E-Seleksi Cepat. Perubahan ini yang tetap dipertahankan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan nama Tender Cepat.

    Namun, perubahan ini justru menjadi sarana oknum-oknum tertentu untuk melakukan proses persekongkolan dalam memilih penyedia tertentu yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

    Memanfaatkan percepatan yang menjadi ruh utama dari Tender cepat, mereka melakukan persekongkolan dengan tahapan:

    Read the rest of this entry »


    Bahan Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 28th, 2018

    Bahan tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disampaikan pada acara Sosialisasi Perpres 16/2018 oleh LKPP tanggal 27 April 2018 di Epicentrum Walk

     


     

    Bahan ini dapat diunduh melalui tautan Bahan Tayang Sosialisasi Perpres 16/2018

    Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dapat diunduh juga melalui tautan ini.


    Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 26th, 2018

     

    Silakan mengunduh Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui tautan ini

     


    Bahan Tayang Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018

    March 17th, 2018

    Materi ini disusun berdasarkan Slide Sosialisasi Perpres 16/2018 dari LKPP yang telah dipaparkan pada tanggal 15 Maret 2018 oleh Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP.


    Pengertian Pengadaan Barang/Jasa (Matriks Perbedaan Perpres 54/2010 dengan Perpres 16/2018 Bag. 1)

    March 16th, 2018

    Salah satu perubahan mendasar antara Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanya dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah perubahan pada defenisi pengadaan barang/jasa itu sendiri.

    Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya menyatakan bahwa “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.”

    Sedangkan pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018, definisi Pengadaan ini diubah menjadi “Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”

    Dari pengertian ini, dapat dilihat ada perbedaan pada 3 titik, yaitu:

    K/L/D/I menjadi K/L/OPD

    Latar belakang perubahan ini adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengubah istilah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Selain itu, penyebutan “Institusi” juga dilebur kepada lembaga, sehingga tidak perlu disebutkan lagi kedalam penyebutan K/L. Hal ini dipertegas dengan penyebuttan RKA K/L dan tidak pernah disebut RKA K/L/I.

    Penegasan Dibiayai oleh APBN/APBD

    Penegasan ini disinkronkan dengan ketentuan ruang lingkup Perpres 16/2018 yang menegaskan bahwa Perpres ini hanya berlaku untuk pengadaan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Istilah “bersumber,” atau “dibebankan” juga sudah tidak digunakan lagi untuk menghindari kerancuan terhadap istilah penganggaran.

    Awal dan Akhir

    Perpres 54/2010 dan Perubahannya menegaskan bahwa pengadaan dimulai dari perencanaan kebutuhan dan diakhiri dengan diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

    Pengertian ini lebih dipertajam pada Perpres 16/2018, yang menegaskan bahwa pengadaan itu dimulai dari identifikasi kebutuhan dan diakhir dengan serah terima.

    Hal ini untuk menghilangkan multi tafsir terhadap pengertian pengadaan itu sendiri.


    Silakan menggunakan SPSE 4.2, asal …

    January 16th, 2018

    Setelah 5 bulan dari tulisan terakhir saya yang menyoroti SPSE Versi 4 yang dapat diakses melalui tautan http://www.khalidmustafa.info/2017/08/14/hati-hati-menggunakan-spse-versi-4.php , hari ini saya mencoba mengakses SPSE Versi 4.2 yang merupakan SPSE terbaru dari LKPP (Versi 4.2u20171229).

    SPSE yang saya akses merupakan versi latihan sehingga bisa saja berbeda dan telah diperbaiki pada versi Produksi (Production) yang terpasang di LPSE.

    Begitu mengakses, memang terlihat kemudahan disana-sini. Nama paket yang sudah terhubung langsung dengan SIRUP, penyusunan persyaratan yang hanya tinggal mengisi saja, dan lain-lain.

    Namun, karena sudah pernah menulis mengenai permasalahan yang ada pada SPSE Versi 4, saya langsung mengarah ke Bab Instruksi Kepada Peserta (IKP) pada SPSE Versi 4.2 ini dan rupanya…

    Read the rest of this entry »


    Sumpah PNS dan Loyalitas

    October 25th, 2017

    Demi Allah, saya bersumpah:

    bahwa saya, akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara;
    bahwa saya dalam menjalankan tugas Jabatan, akan menjunjung etika Jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab;
    bahwa saya, akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

    Kalimat-kalimat di atas adalah penggalan dari Sumpah Pelantikan dan Pengangkatan Jabatan untuk PNS atau ASN yang wajib dilakukan sebelum dilantik.

    Mari coba dibandingkan dengan berita ini:

    https://news.detik.com/berita/d-3698166/jadi-tersangka-kpk-anak-buah-walkot-batu-ini-bentuk-kesetiaan

    Disebutkan bahwa tindakan KKN yang dilakukan adalah bentuk “kesetiaan kepada pimpinan.”

    Sebagai seorang PNS apalagi menduduki suatu jabatan tertentu, yang bersangkutan tentu sudah disumpah minimal dua kali, yaitu saat pengangkatan sebagai PNS dan yang kedua saat diangkat sebagai Kepala Bagian (Kabag).

    Artinya seharusnya sudah paham mengenai kesetiaan dan loyalitas itu. Apakah setia dan loyal kepada atasan atau setia/loyal kepada bangsa dan negara.

    Atau ini hanya ketakutan akan kehilangan atau tidak memperoleh jabatan?

     

     

     


    Konsep Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    August 17th, 2017